Ambalat dan Keberadaan Bangsa

Ditulis oleh Shohib Essir

Kamis, 18 Juni 2009 23:49

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang saling bertetangga namun cukup sering mengalami konflik. Konflik itu timbul antara lain dalam kasus TKI, perebutan Wilayah di Sipadan Ligitan, masalah blok Ambalat dan kasus-kasus lainnya. Meskipun kebanyakan kasus disulut terlebih dahulu oleh negara yang disebut kedua, Indonesia dalam sejarahnya selalu mengedepankan cara-cara yang beradab dalam mengatasi hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kasus blok Ambalat?

Masalah blok Ambalat muncul ke permukaan (kembali) karena patroli kapal perang Angkatan Laut Malaysia yang memasuki wilayah perairan blok Ambalat beberapa hari lalu, yang kemudian disikapi oleh TNI AL dengan mengusirnyanya ke luar batas. Malaysia mengklaim wilayah Ambalat berdasarkan peta Malaysia yang dibuat tahun 1979. Dalam peta tersebut, batas maritim Malaysia meliputi Blok Ambalat. Padahal, sebelum itu (dan hingga sekarang) blok tersebut sudah termasuk wilayah NKRI. Konvensi internasional tentang batas teritorial negara dunia tahun 1982 pun mengakui bahwa blok Ambalat merupakan bagian maritim wilayah Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konflik Ambalat:

Pertama, Keputusan yang diambil pemerintah haruslah ditetapkan sesegera mungkin. Konflik Ambalat tidak hanya sekedar masalah perebutan wilayah antara Indonesia dan Malaysia, lebih jauh itu adalah masalah kedaulatan bangsa. Karenanya akan sangat berbahaya jika masalah ini dibiarkan mengambang dan berlarut-larut sementara para negarawan bangsa ini sibuk bersafari politik ke daerah-daerah. Pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang lama merupakan salah satu ciri negara yang lemah dan rentan, sebagaimana yang dikatakan Niccolo Machiavelli dalam The Discourses. Pemerintah harus sesegera mungkin mengambil tindakan dan siap menghadapi resikonya .

Kedua, Tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia, apapun itu, akan merepresentasikan bagaimana karakter bangsa ini ketika menghadapi suatu masalah. Ini merupakan sebuah momen yang sangat penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang beradab, bangsa yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara humanis. Karenanya Perang merupakan hal yang harus dihindari. Selain menunjukkan ketidakberadaban, perang juga merupakan hal yang tidak produktif. Kata Perang semestinya diasosiasikan kepada kata kemiskinan, kebodohan dan korupsi, bukan benturan fisik antar manusia untuk menyelesaikan permasalahan. Perang merupakan cara primitif menyelesaikan masalah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai zaman postmodernisme. Zaman ini adalah zaman kompetisi dengan brain bukan physical power. Karenanya, satu-satunya cara dalam menyelesaikan kasus ini adalah diplomasi. Diplomasi adalah solusi beradab meskipun konflik Ambalat dimulai oleh Malaysia dengan cara-cara yang biadab. Seandainya diplomasi gagal, alternatif selanjutnya adalah pemutusan hubungan bilateral. Perang adalah jalan terakhir yang sebisa mungkin harus dihindari.

Ketiga, baik Indonesia maupun Malaysia adalah negara demokratis. Negara demokratis tidak selayaknya memerangi negara demokratis lainnya sebagaimana yang diujarkan Immanuel Kant dalam Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Negara Demokratis lazimnya menghendaki perdamaian, karenanya konflik apapun akan diupayakan agar bisa diselesaikan secara damai. Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan hal ini secara tegas. Masalah Ambalat yang muncul ke permukaan sepatutnya diselesaikan dengan cara yang demokratis pula.

Karenanya Konflik Ambalat sebaiknya dipandang sebagai sebuah titik untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang Kuat, Beradab dan Demokratis.